Thursday, September 28, 2006

Kebebasan Individu

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Untuk menjalankan atau tidak menjalankan perintah Allah adalah salah satu pilihan bebas individual. Kebebasan ini, selain dijamin oleh hak-hak asasi manusia (HAM), juga dijamin oleh Allah SWT. Dalam salah satu ayat al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak pernah memaksa manusia untuk beriman atau tidak beriman. Hanya saja, setiap pilihan bebas itu pasti ada konsekuensinya.

Pada bulan Ramadhan ini kita acapkali menyaksikan, entah atasnama perintah Allah, atau atasnama peraturan daerah, sekelompok orang (biasanya aparat keamanan atau aktivis ormas Islam) melakukan sweeping, memaksakan kehendak agar setiap orang menghormati bulan Ramadhan. Disadari ataupun tidak, orang-orang itu, menurut saya, telah berbuat melampaui kodratnya sebagai makhluk Allah karena merasa lebih berkuasa bahkan melebihi kuasa Allah.

Padahal, tidak ada jaminan, bahwa orang-orang yang melakukan sweeping itu, sudah benar-benar menghormati Ramadhan. Bisa jadi, di antara orang-orang itu, ada yang justru melakukan sweeping untuk menutupi dirinya yang memang tidak mampu menghormati kesucian Ramadhan.

Dalam diri setiap manusia, menurut Allah, terdapat potensi kejahatan (fujur) dan kebajikan (taqwa). Setiap manusia punya kebebasan penuh untuk mengikuti dan mengembangkan potensi mana yang akan dipilih: fujur atau taqwa. Allah hanya memberitahu bahwa manusia yang mengembangkan potensi takwanya akan memperoleh keberuntungan.

Filsuf Inggris yang menjadi pelopor paham liberalisme modern, John Stuart Mill (1806-1873), dalam bukunya yang sangat terkenal, On Liberty (Perihal Kebebasan), memberitahu kita bahwa yang membatasi kebebasan seseorang adalah dampaknya yang mungkin akan mengancam, baik dirinya maupun orang lain. Kebebasan individu, kata Mill, akan berakhir manakala kebebasan itu mengancam hak hidup atau hak orang lain.

Itulah sebab, mengapa kita dilarang (tidak diberi kebebasan) melukai atau membunuh orang lain, sama seperti dilarang mengkonsumsi shabu-shabu, kokain, pil ekstasi, dan zat-zat adiktif lainnya. Karena dengan melukai atau membunuh, hak hidup orang lain terancam dan terampas. Dengan mengkonsumsi barang-barang yang mengandung zat adiktif, sama artinya dengan mengancam hak hidup diri kita sendiri.

Dengan demikian, andaikan Allah tidak memberitahu kita akan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita pilih, pada dasarnya setiap manusia yang memiliki akal sehat pastilah mengetahui setiap konsekuensi yang akan diperoleh akibat dari pilihan-pilihan yang diambilnya.

Namun, entah karena kebodohan atau keangkuhan yang menutupi akal sehatnya, manusia kadang-kadang kehilangan perspektif dalam membedakan antara pilihan-pilihan yang baik dengan yang buruk. Maka di sinilah perlunya aturan main (berupa syariat agama atau hukum positif), gunanya agar manusia tidak salah mempergunakan kebebasan yang dimilikinya. Agar manusia terjaga dari kemungkinan ancaman yang menimpa baik dirinya sendiri maupun pihak lain.

Kesederhanaan dan Keteladanan dari JK - Lee

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai tradisi baru melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan menggunakan pesawat komersial biasa, bukan dengan pesawat carter. Rombongan Jusuf Kalla berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat komersial Garuda GA 880 menuju Tokyo, Jepang.

Tiba di Bandara Narita, Jepang, sebagaimana penumpang lainnya, Jusuf Kalla naik bus yang membawa rombongan ke tempat transit. Wapres bahkan sempat menunggu lebih dari dua jam sampai pesawat All Nippon Airlines (ANA) 002 lepas landas menuju Washington DC. Tiba di Bandara Dulles, Washington DC.

Saat ditanya wartawan bagaimana kesannya ketika naik pesawat komersial, Wapres menjawab sebagai hal yang biasa saja seraya mengatakan bahwa dengan demikian ia bisa membanding-bandingkan bagaimana rasanya terbang menggunakan pesawat negara lain.

Mendengar berita Jusuf Kalla ini, saya teringat peristiwa setahun lalu pada saat berkunjung ke Bali setelah peristiwa bom Bali II. Saat itu saya mendapatkan cerita dari seorang teman yang baru saja datang dari Singapura. Kawan itu kebetulan duduk di kelas bisnis, persis di tempat duduk barisan pertama.

Ia sudah memesan tempat duduk itu sebelum keberangkatan. Dalam percakapan dengan penumpang disebelahnya, dia surprise. Ternyata penumpang itu adalah salah satu menteri dalam Kabinet Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura yang juga ikut rombongan. Mereka akan menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus meninjau korban bom Bali.

Bersama 6 orang lainnya, yang terdiri dari empat menteri, istrinya dan satu pengawal pribadi, PM Lee berangkat ke Bali tidak naik pesawat pribadi, melainkan pesawat reguler komersial. Lee bahkan tidak menggeser tempat duduk teman saya, sekalipun pasti bisa melakukannya, kalau ia mau.

Padahal, seperti kita tahu, Singapura adalah negara kaya. Dengan kekayaannya, Singapura pasti mampu membeli sebuah pesawat khusus supermewah untuk perjalanan dinas Perdana Menterinya. Tetapi PM Lee malah lebih nyaman berbaur dengan penumpang umum.



Tuntutan kemewahan

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, kondisi Indonesia sekarang ini masuk dalam jajaran negara-negara miskin bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program), peringkat Indonesia terus merosot.

Uniknya, di negara miskin ini, setiap hari kita menyaksikan gaya hidup pejabat negara yang bermewah-mewah. Bahkan yang sangat memprihatinkan, pejabat yang bermewah-mewah itu, sebagian besarnya dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili keabsahan berbicara atas nama rakyat.

Pada dasarnya, mungkin sebagian besar anggota DPR itu bukan orang kaya, tetapi karena pengaruh lingkungan kerja yang serba mewah, lalu terbawa dalam arus kemewahan. Maka yang kita saksikan sekarang, halaman kantor DPR, seperti halaman kantor-kantor pejabat tinggi negara yang lain, lebih mirip show room mobil mewah daripada halaman parkir.

Karena tuntutan untuk bermewah-mewah itu pula, upaya-upaya untuk menambah penghasilan pun terus dilakukan, meskipun terkadang dengan cara-cara yang tidak halal. Saya kira, merebaknya korupsi di jajaran pejabat negara, tidak lepas dari adanya tuntutan untuk hidup bermewah-mewah ini. Kalau mau hidup normal, gaji yang diterima pejabat negara sudah lebih dari cukup. Tetapi karena tuntutan kemewahan, seberapa pun besarnya gaji pejabat negara akan terasa kurang. Keserakahan muncul karena tuntutan kemewahan.

Patut dicontoh

Langkah Jusuf Kalla dan PM Lee –seperti dipaparkan di awal tulisan ini-- adalah wujud kesederhanaan pejabat negara yang patut diapresiasi dan dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya, terutama anggota DPR RI yang secara konstitusional berhak mewakili rakyat Indonesia yang mayoritas masih hidup dalam kesusahan dan sebagian malah di bawah garis kemiskinan.

Secara pribadi, Jusuf Kalla adalah pengusaha yang jumlah kekayaannya melimpah. Keluarganya bahkan sempat disebut-sebut masuk jajaran “kerajaan bisnis” terkaya di Asia. Dengan kekayaannya ia bisa saja membeli pesawat yang mewah. Ia mampu mencarter pesawat pribadi first class kapan saja.

Tetapi ia tidak melakukannya. Ia cukup tahu diri dan sadar dengan kedudukannya sebagai Wapres dari sebuah negara miskin yang tentunya sangat tidak layak jika ia bermewah-mewah.

Kalau kita cermati, kesederhanaan juga tampak dalam kehidupan Susilo Bambang Yudhoyono. Di luar kedudukannya sebagai Presiden RI, Yudhoyono adalah sosok negarawan yang hidup sederhana. Jika Jusuf Kalla yang berasal dari keluarga kaya raya saja bisa hidup sederhana, apalagi Yudhoyono yang memang lahir dari keluarga sederhana.

Negeri ini sudah lama terpuruk, sebagian besar rakyatnya jatuh miskin. Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sudah sepatutnya mempelopori kesederhanaan, menggalakkan penghematan dalam penggunaan dana pemerintah. Yakinlah, seorang pejabat negara tidak akan jatuh martabatnya karena pola hidupnya yang sederhana, berhemat, dan tidak berfoya-foya.