No Trust Society

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Dalam suatu perbincangan dengan pemilik Power PR, Christovita Wiloto, terungkap pertanyaan, “mengapa kita begitu sulit keluar dari berbagai masalah?”. Secara normatif, tidak sulit menjawab pertanyaan ini karena memang banyak sekali teori tentang pemecahan masalah yang jitu, misalnya dengan teori “ice breaking” dan lain-lain.

Yang sulit adalah bagaimana mempraktikannya. Kesulitan muncul karena sekarang ini kita berada dalam suatu masyarakat yang berisi individu-individu yang tidak memiliki rasa saling percaya satu sama lain (no trust society). Ketidaksalingpercayaan itu dapat kita temukan misalnya dalam unit keluarga, ormas, parpol, atau bahkan dalam tubuh pemerintah kita.

Populernya lagu “SMS” yang mengisahkan tentang ketidaksalingpercayaan antara suami dan istri menggambarkan betapa sulitnya membangun rasa saling percaya dalam keluarga. Apalagi dalam unit yang lebih besar, misalnya dalam ormas, parpol, atau bahkan dalam kehidupan bernegara.

Orang hanya percaya pada dirinya sendiri. Coba perhatikan, pada saat ormas atau parpol melakukan pemilihan pemimpin baru, tak jarang calon-calon yang tak terpilih dalam proses pemilihan itu di kemudian hari akan mendirikan ormas atau parpol baru lantaran tak percaya dengan kepemimpinan orang lain. Motivasi berorganisasi bukan untuk merealisasikan cita-cita atau ideologi tertentu, tapi sekedar untuk “kursi pimpinan” yang menjadi pelepas libido kekuasaan.

Dalam bernegara pun demikian, begitu banyak lembaga-lembaga negara lahir dengan nama komisi ini-itu, atau lembaga ini-itu, lantaran tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Apakah dengan demikian masalah menjadi selesai? Tidak juga. Yang ada hanyalah pemborosan uang negara di tengah sebagian besar warga negara yang kian terpuruk lantaran hidup dalam kemiskinan.

Semakin kita hidup dalam suasana no trust society, akan semakin besar masalah-masalah yang kita hadapi. Karena sekecil apa pun masalah, bila ditangani dengan rasa saling curiga (apalagi dengan pertikaian), tidak mungkin masalah itu bisa kita atasi.

Maka, bagaimana mangatasi masalah-masalah bangsa yang kian kompleks ini, kata kuncinya adalah dengan kebersamaan dan rasa saling percaya dan saling membantu. Inilah yang disebut oleh Robert Putnam (1993, 1995, 2002), Prancis Fukuyama (1999, 2002), James Coleman (1990, 1998), dan masih ada beberapa ilmuan yang lain, sebagai social capital (modal sosial).

Secara garis besar, modal sosial memiliki unsur-unsur seperti adanya partisipasi dalam suatu jaringan, reciprocity (saling berbalas kebajikan), trust (kepercayaan), norma-norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang proaktif.

Melihat berbagai masalah yang kita hadapi, kiranya modal sosial merupakan keniscayaan yang harus kita tumbuhkan mulai dari diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, organisasi yang kita ikuti, dan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita jalani. Dengan modal sosial yang memadai, sebesar apa pun masalah yang ada di negeri ini, tentu akan terasa ringan dan mudah diatasi.

Misteri Beras

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Bukan roh, jin, setan, atau makhluk jadi-jadian, tapi misterius, itulah beras. Negeri ini, dari zaman nenek moyang hingga kini, masih disebut sebagai negeri agraris. Sebagian besar penduduknya mengaku –setidaknya tercantun di KTP—berprofesi petani. Kalau kita menyusuri jalan-jalan di pantai utara pulau Jawa (Pantura), akan kita saksikan hamparan sawah yang begitu luas. Sejumlah kota seperti Karawang, Indramayu, Cianjur, dll menyandang predikat sebagai lumbung padi.

Sejauh ini Bulog mengaku memiliki 750 ribu ton stok beras yang siap disebar ke pasar. Selain itu, guna meringankan beban warga korban banjir, pemerintah akan membagikan beras gratis sebanyak 10 kilogram per orang kepada sekitar 300 ribu jiwa selam dua bulan. Bahkan, hingga bulan depan, pemerintah telah menyiapkan 6.000 ton beras yang siap diambil dari gudang Departemen Sosial untuk operasi pasar.Anehnya, di sejumlah pasaran, beras seringkali langka. Kalaupun ada, harganya melonjak tak terkendali. Ratusan ton beras yang digelontorkan pemerintah melalui operasi pasar tetap tak mampu menekan kenaikan harga. Dalam seminggu terakhir, harga beras di pasaran terus merangkak naik. Sebagian besar rakyat yang sudah jatuh miskin, terkena bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain, dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok, terutama beras, nasibnya semakin memburuk.

Yang lebih aneh lagi, di kalangan pemerintah sendiri sering terjadi selisih paham, antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dengan Kepala Perum Bulog. Tahun lalu, Menteri Pertanian mengatakan stok beras cukup, sementara Kabulog mengatakan kurang. Kini giliran Menteri Perdagangan yang mengatakan stok beras cukup. Bahkan Menteri Pertanian Anton Apriyantono Kamis (8/2) lalu berjanji pemerintah tidak akan mengimpor beras sepanjang 2007, selain yang sudah terlanjur diizinkan sebanyak 500.000 ton. Kita tidak tahu mana yang benar, soalnya Selasa (13/2), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan rencana pemerintah untuk kembali mengimpor beras.

Di negeri ini memang tak ada data –terutama dari ucapan pemerintah-- yang benar-benar bisa dipercaya. Yang jelas dirasakan masyarakat, beras langka, hingga harganya terus melonjak. Kelangkaan beras bisa disebabkan dua hal. Ditahan (ditimbun) para spekulan, atau memang benar-benar kekurangan stok karena sejumlah petani gagal panen, baik disebabkan karena kekeringan maupun banjir. Apa pun penyebabnya, yang jelas pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok ini. Membiarkan beras langka di pasaran, sama artinya dengan membiarkan sebagian besar rakyat kelaparan.

Tugas pokok pemerintah adalah untuk mengabdi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Jika tugas ini tak mampu diemban, pemerintah sekarang ini akan dipertanyakan keberadaannya. Buat apa keberadaan pemerintah kalau rakyat tak merasakan manfaatnya?

Untuk itu, seperti biasa, kita tak bosan-bosan menghimbau kepada pemerintah agar bersikap tegas. Jika impor beras memang dibutuhkan, ya harus dijalankan meskipun sebagian anggota parlemen menolaknya, meskipun ada menteri yang mengatakan beras cukup. Untuk sekarang ini, setidaknya ada tiga manfaat dari impor beras: (1) untuk memenuhi kebutuhan rakyat; (2) mencegah lonjakan harga di pasar; dan (3) memukul para spekulan yang hobi menimbun beras.

Mimpi Bebas Banjir

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Menjadikan Jakarta bebas banjir tampaknya belum menjadi harapan, melainkan masih angan-angan. Ada perbedaan mendasar antara harapan dan angan-angan. Harapan adalah keinginan yang didukung sejumlah fakta yang mengarah pada terwujudnya keinginan, betapa pun kecilnya fakta itu. Sedangkan angan-angan merupakan keinginan yang tidak didukung oleh fakta, atau malah didukung oleh fakta yang semakin menutup kemungkinan terwujudnya keinginan itu. Angan-angan lebih menyerupai mimpi daripada harapan.

Mari kita perhatikan fakta-fakta ini. Pertama, luas tanah Jakarta tidak bertambah, atau malah makin menyempit karena abrasi, sementara penduduknya terus bertambah. Kedua, tanah kosong atau jalur hijau yang diharapkan menjadi lahan serapan air semakin berkurang lantaran pemukiman dan fasilitas bisnis yang terus bertambah dan melebar secara horizontal. Ketiga, bantaran sungai yang mestinya menampung air pada saat pasang, umumnya tertutup oleh hunian –baik resmi maupun liar—dan sampah-sampah. Lebar sungai-sungai di Jakarta semakin menyempit, dari yang umumnya 75 meter menjadi 35 meter. Keempat, kondisi lingkungan di wilayah hulu sungai (terutama Bogor dan Cianjur) yang makin buruk semakin menambah debet air yang mengalir turun ke wilayah Jakarta. Kelima, belum tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menanggulangi kemungkinan timbulnya bencana, terutama yang disebabkan banjir.

Mengapa fakta-fakta itu muncul? Tak perlulah kita mencari kambing hitam, misalnya dengan menyalahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Menurut saya, masing-masing dari tiga komponen ini punya andil dalam memunculkan fakta-fakta di atas.

Menjadikan Jakarta bebas banjir tampaknya tidak realistis, yang paling mungkin adalah bagaimana menjadikan kota metropolitan ini –meminjam istilah seorang teman, Eep Saifulloh Fatah—bersahabat dengan banjir. Artinya, banjir memang tak dapat dihindari. Pada saat curah hujan melebihi ambang batas penampungan drainase yang ada di Jakarta, sudah pasti ibukota kita ini akan terendam air.

Meskipun kita tak bisa menolak, setidaknya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) bisa memperkirakan kapan datangnya curah hujan yang berlebih itu. Dari perkiraan BMG, pemerintah bisa memberikan peringatan dini, dan seluruh komponen masyarakat –dibantu pemerintah—bisa “menyambut” kedatangan banjir dengan persiapan yang cukup sehingga tidak menimbulkan dampak yang destruktif luar biasa seperti yang terjadi sekarang ini. Semakin kecil dampak yang timbul akibat banjir, semakin pandailah kita bersahabat dengan “bencana umat Nabi Nuh” ini.

Banjir bisa datang kapan saja tanpa peduli presidennya siapa, gubernurnya dari mana, dan masyarakatnya dari golongan atau suku apa. Oleh karena itu, jika ada pejabat atau calon pejabat yang menjanjikan Jakarta bebas banjir, tak perlu hirau karena ia sedang bermimpi..

Yang dibutuhkan dari pejabat atau calon pejabat adalah political will untuk: (1) bersama segenap komponen masyarakat meminimalisasi kebiasaan buruk yang menimbulkan banjir; (2) menegakkan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan tata ruang atau tata kota; (3) menumbuhkan sensitivitas masyarakat –tanpa harus paranoia—sehingga menumbuhkan kesiap-siagaan kolektif pada saat bahaya banjir mengancam.

Pidato Presiden

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Sempat maju mundur, akhirnya pidato awal tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terwujud juga,. di Istana Merdeka, Rabu (31/1) sore. Dalam pidatonya, antara lain SBY menekankan perlunya stabilitas nasional.

"Gerakan dan cara-cara berpolitik yang nyata-nyata mengguncangkan stabilitas nasional kita, apalagi bersifat inkonstitusional, tentu harus kita hentikan, meskipun tetap dengan cara-cara yang demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Presiden.

Apa yang disampaikan SBY ini menurut saya merupakan kelanjutan dari pernyataan sebelumnya bahwa memasuki tahun 2007 Presiden akan bertindak lebih tegas dan tidak melakukan kompromi-kompromi politik.

Kita menyambut baik pernyataan presiden yang selama ini dinilai kurang tegas, tersandra oleh keinginan partai-partai dan hegemoni internasional. Kita tunggu, beberapa hari kedepan, apakah pernyataannya itu benar-benar direalisasikan.

Langkah pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI) barangkali salah satu bukti keberanian SBY, begitu pun upaya-upayanya yang keras dalam memberantas terorisme dan jaringan narkoba. Dengan langkah-langkahnya ini, nama baik Indonesia mulai terangkat di dunia internasional. Amien Rais yang terkenal kritis terhadap SBY pun mengakui nilai positif ini.

Masalahnya, nama baik di mata internasional –kalau benar demikian—tidak cukup punya pengaruh signifikan untuk memperbaiki kondisi sosial politik dalam negeri. Masih dibutuhkan ketegasan-ketagasan lain, misalnya dalam menjamin keamanan investasi baik dalam maupun luar negeri, memperbaiki peraturan ketenagakerjaan, dan UU tentang Perpajakan.

Keberhasilan membuat UU yang dilakukan rezim sebelumnya, meskipun didukung oleh kekuatan partai besar, harus berani dirombak jika UU tersebut terbukti bisa menghambat lajunya perekonomian nasional. Jika perombakan dihambat parlemen (karena tidak didukung partai besar), Presiden harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau yang semacamnya. Sepanjang tujuannya untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat, saya kira, langkah-langkah terobosan semacam itu perlu dilakukan.

Selain itu, keberanian Presiden juga ditunggu dalam rangka memperbaiki kinerja para pembantunya. Terhadap menteri-menteri yang terbukti gagal, atau terbukti melakukan kesalahan fatal, Presiden harus berani menggantinya dengan yang lebih kapabel, meskipun menteri yang bersangkutan didukung oleh kekuatan partai besar. Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, kompromi dengan (kepentingan) partai-partai seyogianya ditinggalkan.

Transisi demokrasi di negeri ini sudah berjalan lebih dari satu windu, ditandai dengan euforia politik dan kebebasan berekspresi yang luar biasa. Kita tidak ingin transisi ini berkepanjangan. Di samping kebebasan, rakyat juga butuh kesejahteraan. Karenanya, sudah tinggi saatnya bagi pemerintah untuk melakukan penataan dengan membangun stabilitas politik, bukan dengan tangan besi, melainkan dengan penataan birokrasi dan perundang-undangan yang kondusif bagi perbaikan perekonomian nasional, tentu saja dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Belajar pada Matahari (2)

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Matahari adalah sumber energi bagi semua kehidupan di bumi. Energi panas yang dipancarkannya pas, proporsional, sesuai kebutuhan. Bayangkan jika panas matahari berkurang 13 persen saja, menurut para ahli, permukaan bumi akan diselimuti lapisan es setebal 1,5 km; atau jika panasnya bertambah 30 persen, matahari akan merebus semua makhluk Tuhan yang ada di permukaan bumi. Matahari betul-betul luar biasa.

Lantaran kagum, kiranya wajar belaka jika pada saat berpetualang mencari Tuhan, Ibrahim sempat terkecoh, mengira matahari sebagai Tuhan. Di mata Ibrahim, matahari begitu hebat, baik dari bentuk maupun pancaran sinarnya. Maka tak perlu heran juga jika ada penduduk bumi yang menyembah matahari.

Matahari tak hanya hebat, ia juga tak pernah ingkar janji. Tidak pernah telat, tidak pula tergesa-gesa. Ia selalu datang dan pergi pada saat yang tepat. Matahari muncul untuk membangkitkan semangat, terbenam untuk memberi kedamaian saat istirahat. Hanya para maling dan penghisap darah yang membenci kedatangannya.

Begitu hebatnya matahari, hingga para pemimpin yang bijak dan tegas akan berbunga-bunga hatinya, saat diumpamakan bagaikan matahari. Saat ada dua pemimpin yang menonjol dengan kekuatan yang sama dalam suatu negara, di negara itu akan disebut ada “dua matahari”. Banyak orang menamakan anaknya dengan matahari dalam berbagai bahasa (seperti Syam, Surya, Mentari, Baskoro, dll) dengan harapan kelak akan menjadi pemimpin, seperti matahari.

Pemimpin yang baik adalah yang mau belajar pada matahari. Mau memerintah sercara proporsional, tidak ragu-ragu, tidak juga otoriter. Karagu-ruaguan pemimpin akan membuat rakyat kehilangan arah dan kebingungan. Suasana demikian akan sangat mudah dimanfaatkan oleh para petualang untuk mengail ikan di air keruh, memanas-manasi suasana dan memprovokasi sehingga mencuatkan konflik baik vertikal maupun horizontal. Sedangkan keotoriteran pemimpin akan membuat rakyat sengsara, tertekan, dan merasa diperbudak.

Bagaikan matahari, pemimpin yang baik akan memegang teguh janjinya dan tidak hanya mengumbar harapan kosong. Kedatangannya membawa semangat, tidak menjadi beban yang merepotkan. Kepergiaannya membawa kedamaian, tidak meninggalkan petaka. Segenap rakyat akan mengelu-elukan kehadirannya, kecuali koruptor dan para pengkhianat.

Jika matahari mengatur cuaca dan mengarahkan angin, pemimpin yang baik akan mengatur irama kehidupan dengan arahan-arahannya yang jelas dan perintah-perintahnya tegas. Mampu memberikan energi yang memompa semangat, menumbuhkan motivasi, dan mewariskan optimisme bagi segenap rakyat.

Pentingnya Komunikasi Antar Elite

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Seusai Rakernas, 7-9 Januari 2007, di Bali, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar acara ulang tahun (HUT) ke-34 dengan mengundang tokoh-tokoh nasional antara lain Abdurrahman Wahid, Syafii Maarif, Akbar Tandjung, Try Soetrisno, Hasyim Muzadi, dan Din Syamsuddin.

Meskipun tidak semua tokoh yang diundang hadir, namun sudah cukup bagi kita untuk menangkap sinyal apa di balik undangan tersebut. Setidaknya, tampak dengan jelas PDIP berupaya menjalin komunikasi dengan elite-elite negeri ini yang sangat jarang atau bahkan secara formal tidak pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekalipun.

Dengan menjalin komunikasi antar elite, PDIP tampaknya ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak eksklusif, mau membuka diri dengan semua kalangan, termasuk dari kelompok yang dalam Pemilu 2004 lalu tidak mendukung, atau bahkan menjadi lawan PDIP.

Di tengah situasi tanah air kita yang penuh dengan cobaan –terutama disebabkan karena bencana yang datang bertubi-tubi—komunikasi antar elite politik menjadi sangat urgen. Dengan berkomunikasi secara intensif, para tokoh itu diharapkan bisa bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi bangsa ini.

Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa upaya-upaya konstruktif semacam ini tidak dilakukan pada saat PDIP berkuasa, atau pada saat Megawati Soekarnoputeri masih menjadi orang nomor satu di negeri ini? Padahal jika komunikasi antar elite itu dimotori oleh presiden, tentu pesan yang ditangkap publik akan lain.

Komunikasi antar elite yang digagas presiden akan menunjukkan kenegarawanan sang presiden. Presiden ingin mengajak semua komponen bangsa untuk bersatu, bersama-sama mencari penyelesaian segala persoalan yang dihadapi. Sayangnya, Megawati melakukan itu pada saat tidak lagi menjadi Presiden, bukan pada saat masih menjadi Presiden.

Karena itu, bukan tidak mungkin, akan banyak kalangan melihat PDIP –dengan mengundang tokoh-tokoh itu—sebagai manuver politik, setidaknya agar mereka mendukung Megawati sebagai calon presiden 2009 mendatang sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Rakernas.

Tapi, sudahlah. Terlepas dari beberapa kekurangan PDIP, apa yang dilakukannya di Bali, patut kita apresiasi. Artinya masih ada kemauan bagi PDIP untuk membuka diri, merangkul tokoh-tokoh yang berpengaruh baik secara sosial maupun politis.

Pasti akan lebih baik jika upaya demikian (komunikasi antar elite) itu dilakukan oleh SBY yang kini tengah berkuasa. Mengapa demikian? Karena presiden yang masih duduk di kursi jabatannya, tentu akan lebih mengetahui dan memahami detil persoalan yang dihadapi bangsa ini. Dengan memahami detil persoalan, akan lebih mudah bagi presiden untuk mencari jalan keluarnya, apalagi jika didukung dengan jalinan kerjasama yang erat dengan berbagai golongan dan lapisan masyarakatnya.

Masalahnya, sekarang ini, ada kesan yang kuat bahwa Presiden SBY berjalan one man show, enggan berkomunikasi dan meminta gagasan pada para elite politik yang berada di luar kekuasaan. Padahal, persoalan yang dihadapinya (terutama berbagai bencana) sangatlah berat. Percayalah, persoalan yang berat akan terasa ringan jika dihadapi dan ditanggulangi bersama-sama.

Pelajaran dari Serambi Mekah

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati/Walikota yang berlangsung serempak di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Senin (11/12) lalu memberikan pelajaran berharga bagi partai politik.

Besaran jumlah pendukung dalam Pemilu 2004 lalu, konsolidasi dan kampanye yang berbusa-busa, ternyata tidak berpengaruh. Partai Golkar dan PDIP boleh berjaya di Banten dengan memenangkan Ratu Atut-Masduki. Di Aceh, kedua partai besar ini harus gigit jari, menjadi pecundang.

Menurut hasil perhitungan cepat (quick count) Lingkaran Suvei Indonesia (LSI) dan Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar memperoleh kemenangan suara mutlak dibandingkan pasangan-pasangan lain. Padahal, tidak ada partai yang mendukung pasangan ini. Irwandi-Nazar, seperti kita tahu, adalah aktivis Gerakan Aceh Merdea (GAM) yang maju lewat jalur independen.

Kemenangan Irwandi-Nazar ini menjadi kritik tajam, bukan hanya pada partai politik, tapi juga pada sistem politik, terutama keberadaan UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU Susduk yang masih memberikan kekuasaan pada partai politik. Oligarki partai terbukti tidak efektif, setidaknya di bumi Serambi Mekah.

Kalau kita mau sedikit jeli membaca fenomena Pilkada di seluruh Indonesia, sebenarnya bukan hanya Aceh yang bisa membuktikan betapa tidak efektifnya oligarki partai. Jika oligarki partai berfungsi, seharusnya Partai Golkar dan PDIP bisa menang di mayoritas wilayah Indonesia. Nyatanya tidak demikian.

Secara normatif, oligarki partai akan memutus aspirasi publik. Mayoritas rakyat harus rela memilih calon-calon yang telah menjadi pilihan partai politik. Jika aspirasi partai ekuivalen dengan aspirasi rakyat, tentu tidak ada masalah. Pada faktanya, aspirasi rakyat hanya dijadikan bahan kampanye. Setelah pemilihan usai, aspirasi rakyat umumnya ditekuk, dilipat, dan dimasukkan keranjang sampah.

Untuk para wakil rakyat yang kini tengah memperbarui UU Politik, cobalah berpikir jernih. Belajarlah pada Aceh yang bukan hanya menjadi perhatian publik Indonesia, tapi juga publik internasional. Di Aceh, Pilkada berjalan efisien karena dilakukan secara serempak. Mengapa tidak dibuat hal yang sama untuk wilayah seluruh Indonesia?

Di Serambi Mekah, calon-calon kepala daerah relatif selamat dari pemerasan partai-partai karena adanya jalur independen. Mengapa juga tidak diberlakukan di seluruh Indonesia?

Dengan adanya pencalonan melalui jalur independen, demokrasi tak terkebiri, hak asasi tak terbeli. Tanpa tergantung pada partai politik, setiap orang punya hak untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan diri.

Banyak yang berpendapat, calon independen tidak berkeringat. Betulkah? Saya tidak percaya. Berkeringat atau tidaknya seseorang bukan dinilai dari kiprahnya pada partai, bukan dari besaran uang setorannya pada partai, tapi dinilai dari dedikasinya pada rakyat, sumbangsihnya pada bangsa.

Bagi masyarakat Serambi Mekah, meskipun bukan aktivis partai, Irwandi-Nazar dianggap lebih berkeringat memperjuangkan rakyat Aceh, dibandingkan calon-calon yang lain. Hasil Pilkada membuktikan itu.

Budaya Malu

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Di negara-negara yang masih tergolong tetangga kita: Thailand dan Korea Selatan, budaya malu sudah dipraktikkan. Di kedua negara ini, para pejabat negara yang lalai atau gagal menjalankan tugas, atau karena sesuatu hal kehilangan legitimasi, akan mundur secara sukarela.

Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra misalnya, menyatakan diri mundur dari jabatannya karena malu, merasa sudah tak layak memimpin pemerintahan yang telah kehilangan legitimasi. Sedangkan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Hae-chan dan Wakil Menteri Pendidikan Lee Gi-woo, mundur dari jabatannya karena bermain golf dengan para pengusaha ketika ribuan buruh kereta api tengah mogok massal di negaranya.

Thailand dan Korea Selatan bukan “negara Barat”. Keduanya masih serumpun dengan Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN. Secara kultural, keduanya juga sangat dekat dengan Indonesia, memegang erat “budaya Ketimuran”. Namun, politik di kedua negeri itu mampu melahirkan negarawan yang mengedepankan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Sementara di Indonesia, umumnya pemimpin (baca, penguasa) masih terpenjara oleh kepentingan diri dan golongannya. Ketika muncul tuntutan mundur, akan senantiasa diartikan sebagai tuntutan lawan.

Kelangkaan minyak tanah dan energi listrik yang sangat merugikan rakyat, belakangan ini misalnya, sudah jelas merupakan bukti dari kegagalan pejabat negara yang bertanggungjawab di bidang energi dan sumberdaya mineral (ESDM).

Tetapi, pada saat Menteri ESDM diminta mundur oleh sejumlah anggota DPR, sang menteri mengatakan bahwa dirinya bertanggungjawab kepada presiden. Soal mundur atau tidak, itu urusan presiden. Benar-benar tidak tahu malu. Ketidakmampuan diri sendiri tidak disadari. Sikapnya persis seperti anak belum akil balig yang berlindung di ketiak bapaknya pada saat ada serangan lawan.

Pada situasi demikian, kita segera teringat pada ungkapan pujangga Friedrich von Schiller yang pernah dikutip Bung Hatta “zaman besar telah dilahirkan abad, tetapi zaman besar itu hanya menemukan manusia kerdil”.

Kita telah melalui banyak zaman yang sering kita sebut dengan orde. Tapi, dari sekian banyak orde, hanya sedikit melahirkan manusia berjiwa besar seperti Bung Hatta yang secara elegan mengundurkan diri pada saat merasakan ada penyelewengan demokrasi pada era kepemimpinannya (bersama Soekarno).

Bung Hatta tak berbuat salah, tapi ia merasa dirinya berada di tempat yang salah. Ia malu pada rakyat yang mempercayai integritas dirinya jika tetap bersikukuh pada jabatannya (sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Soekarno).

Bagi Bung Hatta, lebih baik menjadi mantan pejabat tapi terhormat, daripada menjadi pejabat tapi tidak terhormat. Suatu sikap yang kini hilang dari umumnya elite politik kita.

Mundur Sebagai Kehormatan

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Terungkapnya skandal seks yang dilakukan Yahya Zaini dengan penyanyi dangdut Maria Eva, telah mencoreng nama baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Golkar. Sebagai “anggota dewan yang terhormat”, mantan Ketua Umum PB HMI yang menduduki jabatan strategis di Partai Golkar ini telah gagal menjaga kehormatan diri dan jabatannya.

Namun pada saat ia secara sukarela menyatakan diri mundur, menurut saya, Yahya Zaini masih lebih terhormat dibandingkan pejabat negara yang sejatinya sudah tak punya kehormatan –baik karena pelanggaran hukum maupun karena gagal menunaikan tugas—namun tetap bersikukuh pada kursi jabatan yang didudukinya.

Perbuatan Yahya Zaini memang nista, tetapi dampak buruknya bagi kelangsungan hidup rakyat banyak tidak terasa. Berbeda misalnya, pada saat kebutuhan pokok –seperti BBM, beras dan pupuk, serta aliran listrik—hilang dari peredaran, dampaknya sangat buruk. Rakyat akan menderita dan negara dirugikan miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Yahya Zaini layak mundur, namun pejabat negara yang bertugas memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat namun gagal menunaikan tugasnya lebih layak lagi mundur.

Kelangkaan minyak tanah yang puncaknya terjadi pada akhir bulan lalu, dan kurangnya pasokan energi listrik di sejumlah daerah, adalah bukti dari kegagalan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Anehnya, pada saat sejumlah anggota DPR memintanya mundur, dengan tanpa beban ia menolak seraya menyebut dirinya hanya sebagai pembantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Hak prerogatif presiden dijadikan legitimasi untuk menutupi kegagalan dan mengelak dari pertanggungjawaban.

Padahal, mundur merupakan keharusan bagi pejabat negara yang lalai atau gagal menunaikan tugas. Inilah, misalnya yang beberapa waktu lalu telah ditempuh Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, dan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Hae-chan.

Meskipun di mata para pendukungnya, baik Thaksin maupun Lee, dianggap sukses menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam meningkatkan perekonomian negaranya, toh para pendukung itu justru bangga ketika pemimpinnya mundur secara kesatria.

Tidak seperti di Thailand atau Korea Selatan, di negeri kita, pejabat dan para pendukungnya punya watak dan ambisi yang sama: mati-matian mempertahankan jabatan. Bisa perlu sampai berdarah-darah. Kita masih ingat bagaimana reaksi pendukung Presiden Abdurrahman Wahid ketika dipaksa mundur melalui impeachment, Juli 2001. Begitu pula para pendukung Megawati Soekarnoputeri pada saat kalah dalam pemilihan presiden di arena Sidang Umum MPR Oktober 1999.

Kita telah memiliki sejumlah mantan presiden, namun yang sangat disayangkan, tidak satu pun di antara mereka menyatakan pengunduran diri secara elegan. Semua mundur kaarena adipaksa keadaan. Mungkin hanya Habibie yang relatif agak terhortmat, tetapi pengunduran diri Habibie dari pencalonan pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999 lebih karena penolakan atas laporan pertanggungjawabannya, bukan karena laporannya diterima lantas ia mundur dari pencalonan.

Kita tidak sedang mempersoalkan hak-hak mereka sebagai warga negara, yang barangkali punya hak untuk mempertahankan apa-apa yang dimiliki (termasuk jabatan). Kita hanya melihat, betapa pada akhirnya jabatan sebagai presiden yang pernah mereka raih menjadi kehilangan arti ketika mereka menjadi mantan presiden --kecuali di lingkungan loyalisnya masing-masing. Bebeda misalnya dengan Nelson Mandela, Jimmy Carter, Bill Clinton, Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, dan last but not least, Muhammad Hatta yang kharismanya justru naik pada saat sudah lengser dari jabatan penting yang didudukinya.

Bangsa ini, sebagaimana juga bangsa lainnya, sangat merindukan para legendaris yang bisa mundur secara terhormat. Karena mundur dari ketidakmampuan dan atau kegagalan menjalankan tugas bukan tindakan nista, melainkan kehormatan.

Kita masih ingat, beberapa waktu lalu Wakil Menteri Pendidikan Korea Selatan, Lee Gi-woo, mundur dari jabatannya karena bermain golf dengan para pengusaha ketika ribuan buruh kereta api tengah mogok massal di negaranya.

Ia pun meminta maaf atas kelalaiannya, bermain golf pada saat rakyat menghadapi kesulitan transportasi akibat mogok massal. Padahal bermain golf bukanlah perbuatan tercela. Tetapi bermain golf dengan pengusaha, terlebih di antara mereka ada pengusaha bermasalah, tentu akan memunculkan dugaan lain. Dugaan yang mengarah pada skandal politik.

Mundurnya pejabat publik merupakan keteladanan dan cermin dari adanya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab pejabat negara adalah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ketika ia gagal memenuhi kebutuhan itu seyogianya dengan kesatria meminta maaf dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagi setiap pemimpin yang tidak memperlakukan kekuasaan sebagai segala-galanya, mundur karena kehendak rakyat (meskipun belum tentu mewakili suara mayoritas) merupakan hal yang lumrah dan sangat beradab. Rumusnya sederhana, jabatan sebagai pejabat negara adalah amanat rakyat, pada saat sang pejabat gagal menunaikan amanat itu, ia harus rela melepaskan atau mengembalikannya pada kehendak rakyat.

BBM, Listrik, dan Tanggungjawab Jabatan

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Di luar berita-berita yang mengenaskan mengenai korban tayangan Smack Down dan bencana lumpur Lapindo, pada hari-hari ini, kita saksikan masyarakat antre berjam-jam, di antaranya bahkan rela terjemur panas matahari dan terguyur hujan, hanya untuk membeli minyak tanah (yang dibatasi 10 liter/orang), dengan harga yang melangit pula (hingga 5000 rupiah/liter).

Selain kelangkaan BBM --terutama minyak tanah—kita juga kekurangan energi listrik, hingga di beberapa tempat dilakukan pemadaman secara bergilir. Kalangan industriawan mengeluh bahkan banyak yang sudah sekarat karena kerugian akibat pemadaman listrik itu mencapai miliaran rupiah perhari. Banyak industri kecil dan menengah yang tak mampu lagi bertahan, terpaksa harus gulung tikar.

BBM dan listrik adalah dua komoditas yang dibutuhkan semua warga negara, baik miskin maupun kaya. Pada saat keduanya langka, siapakah yang harus bertanggungjawab? Tentu, siapa lagi kalau bukan para pemangku jabatan, terutama yang terkait dengan pengadaan BBM dan energi listrik.

Permasalahan yang memililit bangsa ini memang berat, hampir di semua lini, tak terkecuali di bidang energi. Tetapi, bukan berarti para pejabat terkait boleh berkelit. Seberat apa pun masalah yang dihadapi lembaga yang dipimpinnya, harus diselesaikan, bukan malah dijadikan kambing hitam untuk mengabsahkan kegagalan.

Meskipun mungkin sebagian besar rakyat kurang paham betul dengan masalah yang dihadapi Pertamina dan PT PLN –dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggungjawab atas pengadaan BBM dan energi listrik. Tapi, masing-masing pemangku jabatan Direktur Utama kedua BUMN ini pastilah tahu, seberapa rumit tugas dan tanggungjawab yang harus diembannya, seberapa berat masalah yang dihadapinya.

Berani menerima jabatan berarti berani menerima tugas dan tanggungjawab. Dalam bahasa agama, jabatan itu amanah yang harus ditunaikan. Kegagalan menunaikan amanah berarti harus menerima pemakzulan. Kalau merasa diri tidak mampu, mengapa harus bertahan, bukankah jauh lebih baik dan elegan bila tugas dan tanggungjawab itu dialihkan pada orang lain yang lebih mampu?

Beberapa bulan lalu, harga BBM sudah naik rata-rata hingga di atas 100%. Tarif dasar listrik pun kian hari kian melangit. Meskipun sangat pahit, demi kelangsungan hidup bersama, rakyat rela berkorban.

Tetapi, para pejabat itu, meskipun sudah terbukti gagal mengemban tugas dan tanggungjawab, masih tetap bergeming pada jabatannya masing-masing.

Kalau para pejabat itu tak mau bertanggungjawab, barangkali hanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita sandarkan harapan. Karena Presiden sudah berjanji akan melakukan overhaul (baca, merombak dan membersihkan) Pertamina (dan PT PLN?), maka sekarang inilah saat yang tepat untuk melaksanakan janji itu. Janji adalah hutang, Mr Presiden!

Ibarat orang mandi, cara yang terbaik membersihkan badan harus dimulai dari kepala. Jika Presiden ingin merombak dan membersihkan Pertamina dan PT PLN, mulailah dari pimpinan keduanya.

Jusuf Kalla dan Peluang Menjadi Presiden

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung mengusulkan agar Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Calon Presiden Partai Golkar dalam Pemilu Presiden 2009 mendatang tanpa melalui Konvensi. Alasannya, antara lain karena Ketua Umum Partai Golkar ini cukup memenuhi kriteria sebagai calon presiden.

Namun, tampaknya Jusuf Kalla cukup tahu diri. Sebagai orang yang berasal dari luar Jawa, Kalla merasa dirinya tak perlu bermimpi menjadi Presiden RI.

Pernyataan Kalla ini bisa bermakna ganda, pertama suatu keyakinan (lebih tepatnya persepsi) adanya realitas politik Indonesia yang masih didominasi kultur Jawa, dan kedua, bisa juga sebagai pernyataan tak langsung bahwa dirinya cukup layak menjadi presiden, andaikan ia diberi kesempatan.

Benarkah persepsi kesempatan menjadi presiden hanya dibatasi oleh etnis tertentu? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada hasil-hasil riset mengenai calon presiden. Menurut temuan beberapa kali survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), etnisitas bukanlah faktor signifikan yang menjadi alasan seseorang memilih presiden. Umumnya responden memilih presiden lebih karena alasan-alasan yang fungsional dan pragmatis seperti kemampuan mengatasi problem-problem ekonomi dan sosial, kecakapan memimpin, kejujuran pada rakyat, dan kemampuan memberantas korupsi.

Soal etnisitas, jender (jenis kelamin), dan bahkan tingkat pendidikan bukan menjadi alasan yang signifikan. Artinya, persepsi bahwa hanya orang Jawa yang bisa menjadi presiden terbantahkan oleh hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Apalagi, jika dilihat dari perkembangan populasi, sudah ada perimbangan antara penduduk Indonesia yang beretnis Jawa dengan yang non-Jawa.

Bukan Karena Etnis

Dalam beberapa kali survei calon presiden yang dilakukan LSI, Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjabat Presiden RI tetap mendominasi dukungan rakyat jika dibandingkan dengan calon-calon lain. Jusuf Kalla yang kini menjadi Wakil Presiden, popularitasnya masih jauh di bawah Yudhoyono. Bahkan jika dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputeri dan Amien Rais pun, Kalla masih ada dibawah.

Mengapa publik masih relatif percaya dan akan memilih (kembali) Yudhoyono pada Pemilu Presiden mendatang. Alasannya jelas bukan karena Yudhoyono orang Jawa. Yudhoyono dipersepsikan publik sebagai tokoh yang relatif lebih memiliki kemampuan memimpin jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, di samping ia juga dianggap relatif lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan bangsa, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Itulah persepsi publik, yang masih perlu dibuktikan secara empiris, apakah benar atau tidak. Bahwa persepsi tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan adalah hal yang lumrah dalam politik. Tapi, yang jelas, di balik persepsi yang positif senantiasa tersimpan harapan baru yang positif pula. Saya kira, di sinilah kunci kemenangan Yudhoyono.

Tak Pelu Dikejar

Jangankan tokoh yang sudah duduk menjadi Wakil Presiden, tokoh yang tak memiliki jabatan formal seperti Akbar Tandjung pun masih punya peluang untuk menjadi Presiden mendatang. Artinya, Jusuf Kalla cukup punya peluang. Tinggal bagaimana peluang itu dikelola menjadi modal politik yang bisa mengantarkannya menjadi Presiden RI.

Untuk sekarang ini, pada saat popularitas Yudhoyono masih mendominasi, peluang Kalla memang masih kecil. Apalagi, mengingat jabatan yang didudukinya sekarang, rasanya memang tidak etis jika Kalla berfikir –apalagi berusaha—untuk meraih jabatan Presiden.

Upaya-upaya Kalla untuk meraih jabatan Presiden justru akan semakin memperkecil peluangnya lantaran (kemungkinan besar) ia akan dipersepsikan bagaikan “Brutus” atau musuh dalam selimut. Padahal yang diinginkan publik sekarang adalah bagaimana agar duet SBY-Kalla bisa bekerja sama, berjalan harmonis, tidak terjebak pada rivalitas.

Mungkin benar kata orang bijak, bahwa jabatan itu ibarat cinta. Untuk mendapatkannya tidak perlu dikejar, cukup dengan menebar pesona. Semakin dikejar, jabatan akan semakin jauh dari genggaman.

Saya kira, strategi inilah yang diterapkan Yudhoyono, ia merasa tidak perlu berupaya mengejar jabatan kepresidenan untuk yang kedua kalinya. Cukup dengan menebar pesona, dan sebisa mungkin menghindari kontroversi, diyakini akan semakin memperbesar peluangnya (kembali) menjadi Presiden RI.

Memperbaiki Komunikasi

Kita yakin, Jusuf Kalla memiliki sejumlah kriteria yang cocok untuk memimpin bangsa yang sedang terpuruk ini. Ia adalah pekerja keras, penuh inisiatif, mandiri, pantang menyerah, dan kalkulatif (terukur).

Masalahnya, barangkali sifat-sifat konstruktif yang khas dari seorang saudagar itu tampaknya belum benar-benar diketahui secara proporsional (apalagi melekat) di hati publik. Atau bisa juga publik menganggap sifat-sifat semacam itu memang suatu keharusan bagi seorang pemimpin, siapa pun orangnya. Artinya, publik menganggap, tak hanya Jusuf Kalla yang memiliki sifat-sifat demikian.

Artinya mungkin masih ada kesalahan persepsi atas kepribadian dan performace Jusuf Kalla. Kalau memang demikian, (jika ia benar-benar ingin menjadi Presiden) tampaknya penting bagi Kalla untuk membangun kominikasi politik yang benar, di samping tentu harus tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wakil Presiden. Penilaian publik atas kesuksesan Jusuf Kalla dalam menjalankan tuigas-tugas sebagai Wakil Presiden akan menjadi modal politik yang sangat potensial untuk menjadikan dirinya sebagai Presiden mendatang.

Hak-Hak Warga Negara

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Yang disebut warga negara adalah anggota komunitas suatu negara yang setia dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Sebagai konsekuensi atas kesetiaan dan kepatuhan itu, warga negara diharuskan membayar pajak, fiskal, dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif yang mewakili aspirasi warga negara.

Sebagai imbalan dari kesetiaan dan kepatuhan itu, negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Negara yang abai atau gagal melindungi hak-hak warganya, bisa dituntut di muka hukum, bila perlu di depan mahkamah international dengan landasan (1) Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB, 10 Desember 1948; dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Yang disetujui Resolusi Majelis Umum PBB, 16 Desember 1966.

Di antara hak-hak warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara secara garis besar ada dua: (1) yang menyangkut hak-hak sipil dan politik; dan (2) yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak-hak sipil dan politik meliputi: (a) hak atas kebebasan dan kemauan diri (right to liberty and security of person); (b) hak atas kesamaan di muka peradilan (right to equality before courts and tribunals); (c) hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama (right to freedom of thought, consciences and religion); (d) hak untuk berpendapat tanpa mengalami gangguan (right to hold opinion without interference); (e) hak atas kebebasan berkumpul secara damai (right to peaceful assembly); dan (f) hak untuk berserikat (right to freedom of association).

Sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi: (a) hak atas pekerjaan (right to work); (b) hak untuk membentuk serikat kerja (right to form trade unions); (c) hak atas pensiun (right to social security/pension); (d) hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan papan/rumah tinggal (right to adequate standard of living of himself and his family, including adequate food, clothing and housing); dan (e) hak atas pendidikan (right to education).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah memasukkan semua hak-hak warga negara ke dalam UUD 1945, dan dalam undang-undang bidang politik dan undang-undang bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Hanya saja, karena keterbatasan anggaran negara (apalagi dikorupsi pula oleh sebagian pejabat negara), pemerintah Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi hak-hak warga negara. Masih tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan, gelandangan, dan tingkat kebodohan (bahkan buta huruf), merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah memenuhi hak-hak warga negara bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Sedangkan kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir, terus bergolaknya kerusuhan di Poso, dan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap secara tuntas, menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara di bidang politik.

Sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan itu, rapor pemerintahan SBY-JK masih merah di mata elite politik (dikatakan elite politik karena kalau dilihat dengan parameter hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) terakhir, persepsi publik tentang SBY–JK justru mengalamai peningkatan yang positif). Bahkan dalam kasus Munir, bukan tidak mungkin, Indonesia akan berurusan dengan Dewan HAM Internasional.

Hak Berbeda Pendapat

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Menurut Universal Declarations of Human Rights (deklarasi universal mengenai hak-hak asasi manusia/HAM), salah satu hak-hak sipil dan politik yang dimiliki warga negara adalah hak untuk berpendapat tanpa mengalami gangguan (right to hold opinion without interference).

Logika inversi dari hak ini berarti ada hak untuk berbeda pendapat tanpa mengalami gangguan (right to hold opposition without interference), baik gangguan itu datangnya dari sesama warga negara, maupun dari pemerintah yang mewakili negara.

Soal hak berbeda pendapat ini penting kita ketengahkan karena dalam penetapan Idul Fitri tahun ini (1 Syawal 1427 H), ada kemungkinan perbedaan pendapat, antara Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Senin, 23 Oktober 2006, dengan komponen umat Islam lain yang kemungkinan menetapkan Idul Fitri pada hari berikutnya (Selasa, 24 Oktober 2006).

Kalau benar perbedaan penetapan Idul Fitri itu terjadi, menurut deklarasi HAM, pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi, misalnya dengan mengubah kalender Idul Fitri Muhammadiyah.

Dalam hal perbedaan pendapat, tugas pemerintah adalah melindungi masing-masing pihak --untuk tetap pada pendapatnya-- dari kemungkinan gangguan pihak lain. Olehkarenanya, tentu akan lebih baik jika dalam penentuan Idul Fitri tahun ini, pemerintah tidak perlu mengambil keputusan kapan Idul Fitri “versi pemerintah”. Jika pemerintah ikut menetapkan Idul Fitri, artinya pemerintah telah berpihak pada satu kelompok dan mengabaikan kelompok lainnya. Pemerintah bisa dinilai tidak adil.

Untuk kepentingan menumbuhkan rasa keadilan, pemerintah harus berdiri di atas semua golongan. Pemerintah cukup menetapkan hari libur nasional (sebagaimana yang selama ini dilakukan) dalam rangka Idul Fitri 1427 H. Dengan demikian, selain bisa dinilai adil, pemerintah juga telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dari hak-hak sipil dan politik warga negara.

Selain dijamin konstitusi, hak berbeda pendapat juga dijamin oleh doktrin Islam. Dalam Islam, sebagaimana yang sering kita dengar dari para ahli agama, perbedaan pendapat adalah rahmat. Islam jauh lebih menghargai orang yang berbeda pendapat –didasari argumentasi yang kuat—ketimbang mereka yang hanya ikut-ikutan pendapat orang lain. Dalam jurisprudensi Islam, yang pertama disebut mujtahid (orang yang berijtihad), sedangkan yang kedua disebut muttabi’ (mengikuti pendapat orang lain dengan memahami alasannya), atau muqallid (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya).

Saking tingginya penghargaan Islam terhadap mereka yang memfungsikan akalnya, para mujtahid itu tetap dijanjikan pahala bagi yang melakukannya, meskipun salah. Dan pahala berlipat ganda, jika ternyata hasil ijtihad itu benar adanya. Islam menganugerahkan derajat dua kali lipat bagi para mujtahid dibandingkan dengan para muttabi’ atau muqallid. Ini bukti bahwa Islam sangat mengharagai mereka yang telah memfungsikan akal sehatnya.

Selain itu, menurut kolumnis Mesir, Fahmi Huwaidi, berbeda pendapat dalam Islam itu bukan sekadar hak, tapi juga kewajiban. Gunanya untuk menghindari kemungkinan munculnya sikap monopoli kebenaran dalam agama, yang dinilai potensial mematikan akal sehat.

Persamaan Di Depan Allah

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Dalam perspektif demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), kita mengenal prinsip equality before the law yang artinya persamaan di depan hukum. Di antara prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang lain, barangkali prinsip inilah yang paling mutlak, harga mati.

Hak berpendapat, hak berbicara, hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak-hak lain yang dijamin demokrasi dan HAM bisa saja ditafsirkan dan diterapkan secara kontekstual, bahkan ada yang cukup dianggap terpenuhi dengan sistem perwakilan.

Tetapi, persamaan di depan hukum tidak bisa dikontekstualisasikan, tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Maka wajar jika muncul adagium “walau langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan”. Artinya, hukum harus diberlakukan secara adil kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Di depan hukum tak ada diskriminasi. Pemihakan hukum hanya pada kebenaran, di pihak mana pun kebenaran itu berada, apakah di pihak jenderal atau koperal, di pihak pejabat negara atau tukang becak. Sama saja.

Dalam perspektif sosiologis, hukum itu bisa berasal dari kesepakatan-kesepakatan (kontrak sosial) yang kemudian diinstitusionalisasikan dan dikompilasikan dalam bentuk undang-undang. Dalam perspektif teologis, hukum itu berasal dari Allah. Dalam proses hubungan kemanusiaan di muka bumi, hukum Allah biasa disebut Sunnatullah dengan legitimasi sejumlah dalil, baik yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadits.

Sebagaimana di depan hukum, di depan Allah, manusia memiliki posisi yang sama (equality before Allah), tak ada diskriminasi. Allah tidak melihat tanda kepangkatan atau atribut-atribut lain yang melakat pada diri manusia, termasuk atribut-atribut yang berdimensi keagamaan seperti gelar haji, kiai, dan ustadz.

Yang dilihat Allah hanyalah kebenaran dan kebaikan (ketakwaan, kesalehan, ketulusan, keluhuran budi), di mana pun dan dimiliki oleh siapa pun kebenaran dan kebaikan itu. Maka tak ada jaminan seorang haji, kiai, atau ustadz masuk surga sebagaimana tak ada jaminan masuk neraka mereka yang tak disukai Pak Haji, Pak Kiai, atau Pak Ustadz.

Yang menentukan di akhirat kelak seseorang masuk surga atau neraka adalah kebaikan dan atau keburukan yang ditanamnya pada saat hidup di dunia. Pak Haji yang baik budi akan masuk surga bukan karena hajinya, tetapi karena kebaikan budinya. Begitu pun para penjahat, akan masuk neraka karena kejahatan yang dilakukannya.

Barang siapa menanam kebaikan pasti akan memetik buahnya, dan barangsiapa menanam kejahatan pasti ia akan menerima balasannya yang setimpal. Itulah Sunnatullah yang berlaku bagi siapa pun, termasuk mereka yang tidak percaya pada Allah.

Para pemimpin, terutama para aparat hukum, seyogianya menerapkan equality before the law di muka bumi ini, sebagaimana Sunnatullah yang berlaku tanpa pandang bulu.

Atas Nama Agama, Bangsa, dan Negara?

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Intelektual Iran, yang menurut Amien Rais, pikiran-pikirannya sangat menggerakkan dan berpengaruh bagi Revolusi Iran (1979), Dr. Ali Shariati, menyebut ada empat penjara manusia yang potensial menghambatnya dari kemajuan, yakni materi, alam, masyarakat atau sejarah, dan ego.

Dalam kolom pendek ini saya ingin menggarisbawahi satu saja dari keempat penjara itu, yakni penjara masyarakat yang menurut saya masih sangat kuat membelenggu kesadaran kita sehingga kita terus terpuruk berkepanjangan. Penjara masyarakat ini bisa mewujud pada agama, bangsa, dan negara.

Pada saat diajukan pertanyaan, untuk apa kita berjuang dalam hidup ini? Bagi yang merasa dirinya saleh (beragama) mengatakan, untuk Allah semata; yang merasa dirinya patriotis mengatakan, untuk kepentingan bangsa; dan yang merasa dirinya nasionalis mengatakan, untuk kepentingan negara. Jarang sekali ditemukan jawaban, untuk kepentingan pribadi (individu), padahal inilah jawaban yang paling jujur!

Di samping jujur, jawaban terakhir ini yang paling benar. Mengapa? Tidak benar kalau kita hidup untuk Allah karena Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Allah adalah Zat yang Maha Cukup dan Mencukupi, tidak membutuhkan siapa pun. Kita berjuang di jalan Allah itu benar. Tapi kita berjuang bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah. Kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri agar mendapatkan ridha Allah.

Kurang tepat kita mengatakan hidup kita untuk kepentingan bangsa. Karena kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan individual. Pada saat kepentingan individu saling berinteraksi dan saling membutuhkan maka akan terbentuklah suatu bangsa. Adanya suatu bangsa karena adanya individu, adanya kepentingan bangsa karena adanya kepentingan individu.

Tidak benar juga kalau kita mengatakan hidup kita untuk kepentingan negara. Yang benar –sekali lagi—kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan individual. Pada saat kepentingan individu saling berinteraksi dan saling membutuhkan tak jarang terjadi benturan kepentingan, yang kuat menindas yang lemah. Untuk menjaga agar pola hubungan itu berjalan proporsional dan adil maka dibutuhkan aturan main yang dalam bahasa para sosiolog disebut kontrak sosial.

Kontrak sosial itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Yang tidak tertulis akan menjadi bagian dari adat istiadat, sedangkan yang tertulis akan menjadi hukum positif dan konstitusi (undang-undang). Keberadaan hukum positif dan konstitusi itulah yang meniscayakan adanya negara, yang kita sebut dengan negara hukum. Artinya, adanya negara karena adanya hukum.

Cara pandang bahwa kita beragama, berbangsa, dan bernegara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan individual inilah yang masih langka dalam masyarakat kita. Pada umumnya kita berpretensi hidup dan berjuang untuk kepentingan agama, bangsa, atau negara. Agama, bangsa, dan negara memenjarakan kita, menjadikan hidup kita tergantung, tidak bebas, tidak kreatif.

Selain membunuh kebebasan dan kreativitas, karena berpretensi untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, kita sering menistakan orang lain (atas nama agama), dan kita sering merampok (dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara).

Pelajaran Berharga dari Tony Blair

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

“The British people will, sometimes, forgive a wrong decision.
They won’t forgive not deciding.
They know the choice are hard”
--Tony Blair

Perdana Menteri Ingrris, Tony Blair, menyampaikan pidato perpisahan di hadapan peserta konferensi tahunan Partai Buruh, 26 September 2006 lalu di Manchester, Inggris. Dalam pidatonya, antara lain Blair menyatakan bahwa rakyat Inggris akan memaafkan sebuah keputusan meskipun (kadang-kadang mungkin tidak tepat); (sebaliknya) mereka tidak akan memaafkan (pemimpin) yang tak mengambil keputusan apa pun; (karena) mereka tahu (suatu keputusan) dipilih dengan cara yang tidak mudah.

Tony Blair tampaknya sadar betul bahwa beberapa kebijakan politiknya, terutama dukungannya terhadap invasi Amerika ke Irak, serta kedekatannya dengan Presiden Bush, oleh sebagian rakyat Inggris dianggap bukan bekijakan yang tepat. Tetapi sebagai pemangku jabatan Perdana Menteri tiga periode berturut-turut, Blair tahu betul bagaimana karakter rakyat Inggris yang lebih suka memaafkan keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali.

Keputusannya mendukung kebijakan AS, mungkin kurang tepat, tetapi mendukung terorisme jelas tidak mungkin. Terorisme merupakan kejahatan yang kini mengancam dunia, termasuk rakyat Inggris. Bersama Presiden Bush, PM Blair ikut ambil bagian dalam perjuangan melawan terorisme internasional. Blair yakin, rakyat Inggris tahu betul dengan keputusannya yang berat ini.

Tony Blair adalah sedikit dari pemimpin dunia yang tegar dan berani mengambil keputusan. Meskipun dalam mengambil keputusan, terkadang menyulut kontroversi, membuat popularitasnya menurun sehingga dalam pemilu lokal awal Mei lalu, Partai Buruh kalah telak, toh ia tetap konsisten menjaga setiap keputusan yang sudah diambilnya.

Sadar dengan popularitasnya yang kian menurun, Blair menyatakan diri akan mundur pada tahun ini juga. Ia tak ingin, hanya karena ambisi pribadinya, Partai Buruh akan kalah dalam pemilu Inggris Raya yang akan datang. Untuk itulah, dalam farewell speech-nya Blair tak henti-henti memotivasi para kader partainya untuk tetap berjuang meraih dukungan dengan mengupayakan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi segenap rakyat. Selanjutnya Blair akan menyerahkan kepemimpinan dan pencalonan Partai Buruh pada penggantinya, Gordon Brown, yang kini masih menjabat Menteri Keuangan Inggris.

Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris Raya (memangku jabatan dalam usia 44 tahun) ini juga tak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota, para pendukung, mereka yang datang dan yang pergi, dan segenap rakyat yang ikut memilih partainya. Selain termuda, Blair adalah orang pertama dari Partai Buruh yang memangku jabatan Perdana Menteri Inggris tiga periode berturut-turut.

Pelajaran berharga

Perjalanan karir Tony Blair bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin negeri ini, yang umumnya jauh lebih tua dari Blair. Setidaknya ada tiga hal yang bisa diteladani dari pemimpin yang bernama lengkap Anthony Charles Lynton Blair ini:

Pelajaran pertama, ketegasan dan konsistensinya dalam bersikap. Di negeri ini, terutama pada era kepemimpinan SBY-JK, ketegasan dan konsistensi menjadi barang langka. Pemerintah selalu ragu melangkah, gamang dalam menempatkan diri dalam kancah pergulatan politik, baik secara internal (urusan nasional, seperti kasus Gubernur Lampung) maupun dalam hubungan antar bangsa (urusan internasional, seperti dalam menyikapi proyek nuklir Iran).

Dalam kebijakan politik perekonomian yang menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat pun pemerintah selalu gamang mengambil keputusan. Tertundanya revisi UU tentang Ketenagakerjaan dan RUU Perpajakan merupakan bukti ketidaktegasan pemerintah. Akibatnya, stabilitas dunia usaha dalam negeri sangat rapuh, sementara investasi yang diharapkan datang dari luar negeri sulit masuk karena tidak adanya jaminan hukum dan stabilitas keamanan.

Pelajaran kedua, kesadaran Tony Blair akan posisi dirinya yang membuat ia tahu kapan saatnya memimpin dan kapan saatnya mundur. Bagi Blair, berpolitik bukan untuk meraih jabatan, tapi untuk menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyat.

Di negeri ini yang ada sebaliknya. Umumnya elite politik menjadikan jabatan sebagai tujuan. Karena ambisi meraih jabatan, elite politik kehilangan perspektif dalam melihat tanda-tanda zaman, gagal menentukan pilihan kapan dirinya harus maju dan kapan harus mundur dari pertarungan politik kekuasaan. Meskipun jelas-jelas tidak mendapat dukungan rakyat, ia tetap ngotot mempertahankan atau ingin merebut kembali jabatan yang pernah didudukinya. Partai-partai yang tidak lolos electoral threshold pun tetap dihidupkan, cukup dengan mengubah nama, demi untuk mempertahankan jabatan. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas yang nomor sekian, atau bahkan mungkin tidak pernah menjadi prioritas.



Pelajaran ketiga dari Tony Blair adalah tanggungjawabnya akan masa depan partai dan negaranya. Sebagai seorang pemimpin, Blair punya tanggungjawab menjaga kebebasan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada saat dirinya memimpin. Untuk itulah, sebelum lengser ia sudah mempersiapkan platform Partai Buruh Baru (New Labor) sekaligus pemimpin baru yang siap menjaga dan mengaplikasikan flatformnya itu.

Di negeri ini, umumnya elite politik bertindak sebagai penguasa, bukan pemimpin. Berbeda dengan pemimpin, penguasa meraih jabatan untuk memenuhi ambisi pribadi dan berusaha mempertahankannya walau mungkin harus dengan tangan besi. Masa depan partai (apalagi masa depan negara) tidak pernah mampir di benak penguasa. Maka tak jarang, setelah dirinya “dipaksa” lengser (karena tidak terpilih kembali), tak ada platform baru dan regenerasi yang disiapkan secara matang, sehingga partainya menjadi lemah atau bahkan terbelah.

Tapi, Tony Blair juga manusia. Di luar ketiga hal yang patut kita belajar darinya, ia juga memiliki sejumlah kelemahan. Koalisinya dengan Bush, misalnya, menuai kritikan tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Itulah manusia, tak ada yang sempurna.

Kebebasan Individu

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Untuk menjalankan atau tidak menjalankan perintah Allah adalah salah satu pilihan bebas individual. Kebebasan ini, selain dijamin oleh hak-hak asasi manusia (HAM), juga dijamin oleh Allah SWT. Dalam salah satu ayat al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak pernah memaksa manusia untuk beriman atau tidak beriman. Hanya saja, setiap pilihan bebas itu pasti ada konsekuensinya.

Pada bulan Ramadhan ini kita acapkali menyaksikan, entah atasnama perintah Allah, atau atasnama peraturan daerah, sekelompok orang (biasanya aparat keamanan atau aktivis ormas Islam) melakukan sweeping, memaksakan kehendak agar setiap orang menghormati bulan Ramadhan. Disadari ataupun tidak, orang-orang itu, menurut saya, telah berbuat melampaui kodratnya sebagai makhluk Allah karena merasa lebih berkuasa bahkan melebihi kuasa Allah.

Padahal, tidak ada jaminan, bahwa orang-orang yang melakukan sweeping itu, sudah benar-benar menghormati Ramadhan. Bisa jadi, di antara orang-orang itu, ada yang justru melakukan sweeping untuk menutupi dirinya yang memang tidak mampu menghormati kesucian Ramadhan.

Dalam diri setiap manusia, menurut Allah, terdapat potensi kejahatan (fujur) dan kebajikan (taqwa). Setiap manusia punya kebebasan penuh untuk mengikuti dan mengembangkan potensi mana yang akan dipilih: fujur atau taqwa. Allah hanya memberitahu bahwa manusia yang mengembangkan potensi takwanya akan memperoleh keberuntungan.

Filsuf Inggris yang menjadi pelopor paham liberalisme modern, John Stuart Mill (1806-1873), dalam bukunya yang sangat terkenal, On Liberty (Perihal Kebebasan), memberitahu kita bahwa yang membatasi kebebasan seseorang adalah dampaknya yang mungkin akan mengancam, baik dirinya maupun orang lain. Kebebasan individu, kata Mill, akan berakhir manakala kebebasan itu mengancam hak hidup atau hak orang lain.

Itulah sebab, mengapa kita dilarang (tidak diberi kebebasan) melukai atau membunuh orang lain, sama seperti dilarang mengkonsumsi shabu-shabu, kokain, pil ekstasi, dan zat-zat adiktif lainnya. Karena dengan melukai atau membunuh, hak hidup orang lain terancam dan terampas. Dengan mengkonsumsi barang-barang yang mengandung zat adiktif, sama artinya dengan mengancam hak hidup diri kita sendiri.

Dengan demikian, andaikan Allah tidak memberitahu kita akan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita pilih, pada dasarnya setiap manusia yang memiliki akal sehat pastilah mengetahui setiap konsekuensi yang akan diperoleh akibat dari pilihan-pilihan yang diambilnya.

Namun, entah karena kebodohan atau keangkuhan yang menutupi akal sehatnya, manusia kadang-kadang kehilangan perspektif dalam membedakan antara pilihan-pilihan yang baik dengan yang buruk. Maka di sinilah perlunya aturan main (berupa syariat agama atau hukum positif), gunanya agar manusia tidak salah mempergunakan kebebasan yang dimilikinya. Agar manusia terjaga dari kemungkinan ancaman yang menimpa baik dirinya sendiri maupun pihak lain.

Kesederhanaan dan Keteladanan dari JK - Lee

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai tradisi baru melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan menggunakan pesawat komersial biasa, bukan dengan pesawat carter. Rombongan Jusuf Kalla berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat komersial Garuda GA 880 menuju Tokyo, Jepang.

Tiba di Bandara Narita, Jepang, sebagaimana penumpang lainnya, Jusuf Kalla naik bus yang membawa rombongan ke tempat transit. Wapres bahkan sempat menunggu lebih dari dua jam sampai pesawat All Nippon Airlines (ANA) 002 lepas landas menuju Washington DC. Tiba di Bandara Dulles, Washington DC.

Saat ditanya wartawan bagaimana kesannya ketika naik pesawat komersial, Wapres menjawab sebagai hal yang biasa saja seraya mengatakan bahwa dengan demikian ia bisa membanding-bandingkan bagaimana rasanya terbang menggunakan pesawat negara lain.

Mendengar berita Jusuf Kalla ini, saya teringat peristiwa setahun lalu pada saat berkunjung ke Bali setelah peristiwa bom Bali II. Saat itu saya mendapatkan cerita dari seorang teman yang baru saja datang dari Singapura. Kawan itu kebetulan duduk di kelas bisnis, persis di tempat duduk barisan pertama.

Ia sudah memesan tempat duduk itu sebelum keberangkatan. Dalam percakapan dengan penumpang disebelahnya, dia surprise. Ternyata penumpang itu adalah salah satu menteri dalam Kabinet Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura yang juga ikut rombongan. Mereka akan menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus meninjau korban bom Bali.

Bersama 6 orang lainnya, yang terdiri dari empat menteri, istrinya dan satu pengawal pribadi, PM Lee berangkat ke Bali tidak naik pesawat pribadi, melainkan pesawat reguler komersial. Lee bahkan tidak menggeser tempat duduk teman saya, sekalipun pasti bisa melakukannya, kalau ia mau.

Padahal, seperti kita tahu, Singapura adalah negara kaya. Dengan kekayaannya, Singapura pasti mampu membeli sebuah pesawat khusus supermewah untuk perjalanan dinas Perdana Menterinya. Tetapi PM Lee malah lebih nyaman berbaur dengan penumpang umum.



Tuntutan kemewahan

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, kondisi Indonesia sekarang ini masuk dalam jajaran negara-negara miskin bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program), peringkat Indonesia terus merosot.

Uniknya, di negara miskin ini, setiap hari kita menyaksikan gaya hidup pejabat negara yang bermewah-mewah. Bahkan yang sangat memprihatinkan, pejabat yang bermewah-mewah itu, sebagian besarnya dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili keabsahan berbicara atas nama rakyat.

Pada dasarnya, mungkin sebagian besar anggota DPR itu bukan orang kaya, tetapi karena pengaruh lingkungan kerja yang serba mewah, lalu terbawa dalam arus kemewahan. Maka yang kita saksikan sekarang, halaman kantor DPR, seperti halaman kantor-kantor pejabat tinggi negara yang lain, lebih mirip show room mobil mewah daripada halaman parkir.

Karena tuntutan untuk bermewah-mewah itu pula, upaya-upaya untuk menambah penghasilan pun terus dilakukan, meskipun terkadang dengan cara-cara yang tidak halal. Saya kira, merebaknya korupsi di jajaran pejabat negara, tidak lepas dari adanya tuntutan untuk hidup bermewah-mewah ini. Kalau mau hidup normal, gaji yang diterima pejabat negara sudah lebih dari cukup. Tetapi karena tuntutan kemewahan, seberapa pun besarnya gaji pejabat negara akan terasa kurang. Keserakahan muncul karena tuntutan kemewahan.

Patut dicontoh

Langkah Jusuf Kalla dan PM Lee –seperti dipaparkan di awal tulisan ini-- adalah wujud kesederhanaan pejabat negara yang patut diapresiasi dan dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya, terutama anggota DPR RI yang secara konstitusional berhak mewakili rakyat Indonesia yang mayoritas masih hidup dalam kesusahan dan sebagian malah di bawah garis kemiskinan.

Secara pribadi, Jusuf Kalla adalah pengusaha yang jumlah kekayaannya melimpah. Keluarganya bahkan sempat disebut-sebut masuk jajaran “kerajaan bisnis” terkaya di Asia. Dengan kekayaannya ia bisa saja membeli pesawat yang mewah. Ia mampu mencarter pesawat pribadi first class kapan saja.

Tetapi ia tidak melakukannya. Ia cukup tahu diri dan sadar dengan kedudukannya sebagai Wapres dari sebuah negara miskin yang tentunya sangat tidak layak jika ia bermewah-mewah.

Kalau kita cermati, kesederhanaan juga tampak dalam kehidupan Susilo Bambang Yudhoyono. Di luar kedudukannya sebagai Presiden RI, Yudhoyono adalah sosok negarawan yang hidup sederhana. Jika Jusuf Kalla yang berasal dari keluarga kaya raya saja bisa hidup sederhana, apalagi Yudhoyono yang memang lahir dari keluarga sederhana.

Negeri ini sudah lama terpuruk, sebagian besar rakyatnya jatuh miskin. Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sudah sepatutnya mempelopori kesederhanaan, menggalakkan penghematan dalam penggunaan dana pemerintah. Yakinlah, seorang pejabat negara tidak akan jatuh martabatnya karena pola hidupnya yang sederhana, berhemat, dan tidak berfoya-foya.

Konvensi Capres PDIP dan Langkah Elegan Megawati

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, Kongres PDI-P di Bali pada April 2005 belum resmi mengamanatkan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Bagi Megawati, sangat tidak tepat berbicara soal calon presiden di tengah kondisi bangsa yang karut-marut seperti sekarang.

Pernyataan itu disampaikan Megawati pada saat meresmikan Kantor DPC PDI-P di Majalengka, Minggu (17/9). Megawati tampaknya kurang nyaman dengan pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tjahjo Kumolo yang mengatakan partainya akan mengusulkan kembali Megawati sebagai calon presiden dari PDI-P pada Pemilu 2009 mendatang.

Padahal menurut staf khusus Megawati, Ari Junaedi, putri Bung Karno itu persilakan kader-kader PDI Perjuangan terbaik untuk maju ke depan. “Jangan saya terus yang nenek dari tujuh cucu ini,” ujar Megawati, seperti dikutip Ari (Kompas, 19/9).

Menurut Megawati, sebaiknya semua komponen bangsa bersatu padu menyingsingkan lengan untuk mengatasi persoalan bangsa yang tiada henti. ”Lihatlah penderitaan rakyat yang makin susah sejak harga BBM dinaikkan, tengoklah rakyat Sidoarjo yang tergenang lumpur panas, ingatlah dengan korban musibah tsunami di Aceh, gempa bumi di Pangandaran dan Yogya, banjir di Sinjai dan Bima, dan kini mereka yang menderita akibat kekeringan,” katanya.

Bahkan, menurut Ari, tidak kali ini saja Megawati menyatakan sinyal-sinyal soal calon presiden dari PDI-P untuk Pemilu 2009. Dalam berbagai kunjungan kerja di berbagai daerah, Megawati berulang kali meminta kesiapan kadernya untuk terus melakukan kaderisasi di tubuh partai.

Cara elegan

Kalau benar Megawati menginginkan kadernya untuk maju, dan berpesan agar tidak terus-menerus menghendaki dirinya, berarti ia telah menempuh langkah elegan yang patut kita apresiasi. Coba kita perhatikan, sekarang ini ada partai-partai (terutama yang merasa dirinya besar) yang terus menerus mendorong Ketua Umumnya agar bersedia dicalonkan menjadi presiden. Padahal sang Ketua Umum belum tentu dikehendaki publik. (Menurut survei nasional Lembaga Survei Indonesia, belum ada tokoh yang mengungguli popularitas SBY).

Saya jadi teringat ketika zaman Orde Baru dulu, pada saat Soeharto terus-menerus didorong oleh para aktivis Golkar untuk tetap menjadi presiden (untuk ketujuh kalinya). Padahal, rakyat sudak tidak menghendaki Soeharto, maka terjadilah krisis multidimensi yang melanda bangsa ini, yang memaksa Soeharto lengser dari kursi kepresidenan yang telah didudukinya selama 32 tahun.

Akibat dorongan para elite politik waktu itu –yang banyak mengambil keuntungan dari kedekatannya dengan kekuasaan– Soeharto harus mengakhiri jabatan kepresidenan dengan cara yang jauh dari elegan. Belajar dari kasus Soeharto, Megawati, atau siapa pun yang berambisi menjadi presiden, harus pandai-pandai mengukur diri, memperhatikan dengan jeli apakah rakyat menghendaki dirinya atau tidak. Jika rakyat menghendaki, majulah dengan cara-cara yang elegan. Namun jika rakyat tidak menghendaki, mundurlah, dengan cara yang elegan pula.

Dorongan dari para kader pun harus dilihat secara cermat. Apakah benar sang kader tengah mendorong berdasarkan potensi, ataukah sedang memuji dan menjilat agar diperhatikan dan diberi jabatan. Setiap tokoh besar, pasti ada di antara kadernya yang bermental “asal bapak/ibu senang”.

Konvensi partai

Tampaknya Megawati sadar betul dengan peranan dirinya yang begitu dominan di PDI-P. Ia sadar, dengan posisinya seperti sekarang, banyak kader oportunis yang akan mengambil manfaat, misalnya dengan cara menyanjung, menganggap dirinya paling pas menjadi presiden (lagi), dan lain-lain.

Dengan terbebas dari jeratan para oportunis, Megawati telah terbuka peluang yang sangat luas bagi PDI-P untuk meningkatkan suaranya dalam Pemilu 2009. Karena ada peluang bagi PDI-P untuk menggelar konvensi penjaringan calon presiden.

Sebagai partai terbesar kedua (menurut Pemilu 2004) tentu akan banyak kalangan yang berminat menjadi capres dari PDI-P. Artinya, PDI-P bisa menarik tokoh-tokoh penting di luar partai untuk mengikuti konvensi, dan PDIP bisa memaksimalkan peranan mereka dalam upaya memenangkan Pemilu 2009.

Partai Golkar telah melakukan konvensi pada saat menjelang Pemilu Presiden lalu. Meskipun calon yang diusungnya kalah, namun Golkar telah mendapatkan banyak manfaat dari konvensi yang digelarnya itu, karena masing-masing peserta konvensi berkomitmen untuk ikut memenangkan Golkar.

Tapi, menurut saya, itu saja tidak cukup. Untuk lebih memaksimalkan peranan konvensi sebagai sarana untuk meningkatkan suara dalam Pemilu, pesertanya tidak perlu dibatasi pada para pengurus partai baik di pusat maupun daerah seperti yang telah dilakukan Golkar. Peserta konvensi harus dibuka seluas-luasnya bagi segenap warga masyarakat. Kalau pun dibutuhkan persyaratan administratif, cukup dengan menunjukkan kartu anggota DPI-P.

Kalau pesertanya dibuka luas seperti itu, saya yakin, masing-masing peserta konvensi calon presiden akan menjaring anggota PDI-P sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, terbuka luas kemungkinan pemilih PDI-P pada Pemilu mendatang akan bertambah banyak sejalan dengan bertambahnya anggota yang direkrut oleh calon presiden peserta konvensi.

Itu baru dari dampak pelaksanaan konvensi. Apalagi kalau ditambah dengan kerja keras kader-kader partai, tentu penambahan suara PDI-P pada Pemilu mendatang akan lebih signifikan.

Membela Kebebasan

Oleh Jeffrie Geovanie
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute

Kebebasan adalah hak asasi setiap orang. Siapa pun berhak memperjuangkan dan membela kebebasan yang diinginkannya. Meskipun tentu, dalam memperjuangkan hak, tidak bisa diabaikan adanya kewajiban.

Itulah sebab, mengapa jargon Revolusi Prancis (1789) adalah kebebasan (liberte), persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Kebebasan dan persamaan adalah hak, sedangkan persaudaraan menuntut pemenuhan kewajiban. Jadi kebebasan yang harus kita perjuangkan dan bela adalah yang menghormati hak-hak orang lain.

Masalahnya, nomenklatur tentang kebebasan --yang sering disebut dengan libelisme-- di negeri ini lebih cenderung distortif sehingga apa pun yang dihubungkan dengan kata itu senantiasa dipandang secara pejoratif, bahkan negatif.

Doktrin mengenai kebebasan yang negatif itu sudah ditanamkan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno, yang nota bene adalah proklamator kebebasan (kemerdekaan) negeri ini. Ia yang memproklamasikan kebebasan, ia pula yang membunuh kebebasan. Sebagai orator ulung, Soekarno teramat piawai meyakinkan, betapa buruknya dampak liberalisme, bagi kehidupan rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi.

Dalam ekonomi, liberalisme diidentikkan dengan ekonomi pasar yang berwatak laissez-faire, yakni suatu kebebasan penuh untuk menentukan pasar, tanpa kendali siapa pun, termasuk negara. Dalam suasana demikian, sudah pasti akan terjadi pertarungan antara pedagang kaya dengan yang miskin. Dan ujungnya, yang kaya pasti menang, yang miskin harus rela mati.

Sebagai penawar dari laissez-faire, Soekarno menjargonkan “gotong royong”, dan Hatta merumuskannya dalam konsep ekonomi koperasi yang hingga saat ini belum terbukti benar keampuhannya menyejahterakan rakyat.

Dalam politik, liberalisme identik dengan kebebasan tumbuhnya partai-partai yang bersaing satu sama lain tanpa kendali. Para elite partai terus cek-cok, saling bertikai, mengokohkan egoisme partainya masing-masing, mengabaikan kepentingan rakyat.

Maka era demokrasi liberal, yang antara lain melahirkan pemilu 1955 yang paling demokratis sepanjang sejarah negeri ini, diberangus oleh Soekarno, dengan menjargonkan “Demokrasi Terpimpin” yang diberlakukan melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, melanjutkannya dengan “Demokrasi Pancasila”.

Bagaimana dampak buruk dari kedua versi demokrasi artifisial itu, perlu uraian tersendiri. Yang jelas, sepanjang rezim Orde Lama (Soekarno pasca Dekrit) dan Orde Baru, kebebasan yang merupakan hak dasar setiap warga negara, ternistakan di bawah ancaman penjara, moncong senjata, dan injakan sepatu lars.

Untuk tidak kembali pada masa lalu yang buram itulah, saya perlu mengajak para pembaca untuk memperjuangkan dan membela kebebasan, sebagaimana rakyat Prancis membela liberte, egalite, dan fraternite.